Rakor Validasi Surat Suara Pemilu Tahun 2014

DSC_0297
December 30th, 2013 | oleh : admin | Belum ada Komentar »

BATAM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menggelar rapat koordinasi (rakor) Validasi Contoh Surat Suara tingkat kabupaten/kota Se-Kepri di Harmoni Hotel Batam. Acara ini selain dihadiri KPU di tujuh kabupaten/kota juga dihadiri Kepala Biro Teknis KPU Pusat, Andi Krisna, Jumat (20/12) lalu.

Ketua Pokja Pencalonan KPU Batam, Yudi Kornelis, SH, MHum mengatakan dari hasil Rakor itu, Kota Batam melakukan perubahan berita acara Daftar Calon Tetap (DCT). Sebelumnya caleg Kota Batam berjumlah 598 orang, namun dalam perjalanan, satu orang diantaranya mengundurkan diri. Caleg yang mengundurkan diri itu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“ Satu Celeg dari PKS mengundurkan diri. Jadi total Celeg Kota Batam yang ikut bertarung pada Pemilu 9 April mendatang sebanyak 597 orang. Caleg yang mundur tadi pun langsung disetujui KPU Pusat dan kita buat perubahan berita acara dari 598 cakeg menjadi 597 Caleg,” kata Yudi Kornelis disela –sela acara Rakor tersebut.

Yudi mengatakan, sebelum rakor ini, KPU Batam telah melakukan rapat dengan partai politik untuk memastikan agar nama caleg, gelar dan lainnya jangan sampai salah sebelum kertas suara dicetak.  Ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU no 847/KPU/XII/2013 tentang Penjelasan Kegiatan Pasca Proses Validasi Surat Suara, kata Yudi Kornelis

Di tempat yang sama, Divisi Teknis KPU Provinsi Kepri, Said Sirajudin mengatakan Daftar Calon Tetap dapat berubah hanya karena tiga hal. Pertama mengundurkan diri. Kedua meninggal dunia dan terakhir terpidana (penjara).

Khusus untuk pengunduran diri lanjut Said harus dilengkapi dengan surat penggunduran diri. Sementara Caleg yang meninggal dunia juga disertai dengan surat keterangan kematian. Begitu juga terpidana/penjara harus berdasarkan putusan pengadilan atau sudah ingkrah.

Di sisi lain, Said mengatakan terkait kertas suara Pemilu 9 April, ukuran surat suara yang akan dicetak pada awal Januari nanti berukuran 52×42 cm untuk DPRD kabupaten/ kota dan 42×52 cm untuk DPD Provinsi. Ini sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>